Wacana Pembangunan Kepri : Kondisi Geografis

Cris Topan

Provinsi Kepulauan Riau, Negeri Melayu dengan luas wilayah 251.810.71 km2, yang terdiri dari sembilan puluh enam persen lautan dan hanya empat persen daratan. Memiliki pulau-pulau kecil sebanyak dua ribu empat ratus delapan buah pulau, tentu kondisi geografis kepulauan riau ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Kekayaan sumber daya alam maritim di Provinsi Kepulauan Riau, tentu memerlukan pengelolaan yang spesifik, terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Jika kita membahas persoalan maritim Kepulauan Riau, tentu sebagian besar dari kita akan berpikir tentang pulau-pulau yang terpisahkan oleh lautan, pelabuhan, keterbatasan alat transportasi laut, tentang nelayan, tentang perahu nelayan dan alat tangkapnya, tentang industri pengolahan hasil tangkap, produk hasil olahan, tentang pasar penjualan hasil tangkapan nelayan, dan lain sebagainya.

Namun demikian, tidak kalah penting untuk mengingatkan, bahwa kita juga perlu mulai berpikir tentang penguasaan tekhnologi untuk membangun industri maritim yang lebih besar, mulai dari industri hulu hingga ke hilir. Semisal kapal tangkap ikan yang canggih, yang ditunjang dengan penerapan teknologi tinggi. Mungkin suatu ketika nanti akan ada kapal tangkap ikan milik nelayan di Kepulauan Riau yang dapat memonitor sebaran ikan secara langsung, sehingga kerja tangkap ikan dapat dilakukan dengan optimal, cepat, tepat dan efisien.

Demikian pula dengan pengelolaan industri hilir, seperti pabrik pengolahan ikan laut, mungkin suatu hari nanti, akan ada sarden yang diproduksi di Kepulauan Riau. Atau akan ada pabrik pembuat ikan asin, dengan kualitas baik dan dapat bersaing dengan produk lainnya di pasar global. Kita yang hari ini hidup pada masa tekhnologi tinggi, tentu akan merasa aneh, alangkah malu rasanya, jika hari ini kita baru mampu berangan-angan tentang pemanfaatan tekhnologi untuk mengelola hasil laut kita di Kepulauan Riau seperti ini.

Kejahatan yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Riau, semisal pencurian ikan, penyeludupan barang, hingga pengiriman tenaga kerja illegal, perlu diantisipasi dengan aturan hukum yang jelas. Sejauh ini ketidaktahuan warga tentang aturan hukum laut dan hal-hal yang berkaitan dengan itu semua, telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak rakus yang bertindak sewenang-wenang dengan menggunakan jabatan atau bersekongkol melalui kedekatannya dengan pejabat. Harus ada tindakan tegas dan transparan atas semua pelanggaran itu.

Hal ini perlu disikapi secara serius, kebijakan pembangunan daerah di sector maritim yang dirancang oleh pemerintah daerah perlu diselaraskan dengan aturan yang berpihak pada rakyat, sehingga tidak sekedar menjadi bahan pencitraan dan kegiatan seremonial belaka. Kita yang hidup hari ini perlu berpikir kedepan, dengan visi jangka panjang yang cemerlang.

Kondisi geografis : pulau-pulau kecil yang dihubungkan oleh lautan, melihat keterbatasan sebagai peluang masa depan warga Kepulauan Riau.

Melirik Potensi Pariwisata di Pulau Penyengat

Minggu (24/4/2016) pagi, cuaca cukup cerah. Semilir angin berhembus dari laut yang sedang pasang. Ombak tak terlalu tinggi, aktivitas penyeberangan dari Tanjungpinang menuju Pulau Penyengat pun terasa nyaman.

Beberapa pekerja serta warga Tanjungpinang dan sekitarnya memanfaatkan waktu libur kerja akhir pekan untuk mengunjungi Pulau Penyengat, sebuah pulau di Kota Tanjungpinang yang kental dengan nilai sejarah dan budaya melayu. Hari itu, selain saya, juga banyak rombongan wisatawan domestik dan mancanegara berkunjung ke Pulau Penyengat.

Setiap hari libur, Pulau Penyengat memang ramai dikunjungi wisatawan. Dengan membayar Rp7.000 sekali jalan, kita dapat mencapai Pulau Penyengat dari Tanjungpinang.

Mengendarai sepeda yang saya pinjam dari seorang teman yang tinggal di Pulau Penyengat, saya berkeliling mengikuti rombongan wisatawan. Pengemudi becak motor menjadi pemandu bagi rombongan wisatawan itu, saat tiba di Pulau Penyengat untuk mengelilingi tempat-tempat bersejarah. Jasa Bentor, sebutan khas becak motor Pulau Penyengat tersebut, tarifnya Rp30.000 per jam.

Seolah tak ada kata lelah saat mengelilingi Pulau Penyengat, meski harus dengan mengayun sepeda. Rindang pepohonan menjulur di kiri dan kanan jalan, menawarkan kesejukan bagi siapapun yang ada di sekitarnya.

Puas berkeliling mengunjungi situs sejarah Kerajaan Riau Lingga di Pulau Penyengat, sejenak saya beristirahat di Balai Adat Indra Perkasa. Saya merasa ada yang masih kurang, sesuatu yang awalnya saya bayangkan akan saya jumpai di Pulau Penyengat, ternyata tidak saya temui.

Selain wisata sejarah, semestinya di Pulau Penyengat dapat pula kita temui wisata budaya. Ya, nilai-nilai budaya melayu yang kaya akan falsafah kehidupan, yang semestinya dimanfaatkan oleh warga masyarakat Pulau Penyengat sebagai pilihan destinasi wisata lain, selain tentunya destinasi wisata sejarah bagi wisatawan di pulau ini.

Saya tidak menjumpai aktivitas kegiatan warga masyarakat di Pulau Penyengat yang menggambarkan tradisi dan nilai budaya melayu sebagaimana saya baca dari buku-buku sejarah dan promosi pariwisata Kepulauan Riau. Saya tidak menjumpai aktivitas anak-anak yang bermain gasing, bermain goli atau kelereng, atau anak-anak yang ramai bermain layang-layang.

Saya juga tidak menjumpai aktivitas sanggar seni melayu, yang bisa dikunjungi wisatawan. Di mana pengunjung dapat melihat dan ikut belajar menabuh gendang dan mendendangkan lagu melayu, atau sekadar belajar berpantun.

Saya juga sempat membayangkan akan menjumpai banyak kedai makan yang menjual hidangan khas melayu. Di mana saya dapat menikmati makanannya yang bercita rasa khas, semisal asam pedas ikan sembilang atau menu makanan melayu lainnya. Memang ada pedagang yang membuka kedai makanan di sekitar balai adat, tapi yah sekedar makanan biasa yang bisa juga ditemukan di tempat-tempat lain, seperti mie instan rebus, bakso, atau soto ayam. Lagi-lagi, yah cuma sekedar makanan biasa, tidak menggambarkan khazanah cita rasa melayu yang khas. Satu-satunya kedai makan yang menjual makanan dengan cita rasa khas melayu cuma ada di dekat pelabuhan, tidak jauh dari Masjid Sultan Riau.

Andai saja di Pulau Penyengat banyak kedai makan yang menjual makanan yang bercita rasa melayu, di mana wisatawan yang datang berkunjung juga dapat sekalian belajar meracik bumbu dan memasak di tempat yang sama. Tentu wisatawan yang datang berkunjung ke Pulau Penyengat akan lebih terkesan dengan adanya nilai lain dan manfaat lebih yang dapat dibawa pulang dari Pulau Penyengat.

Kurang tepat rasanya jika tradisi dan khazanah budaya hanya dikembangkan sebatas simbol-simbol berbentuk pakaian adat, lagu, nyanyian, atau gerak tari di acara seremonial tahunan. Untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup warga tempatan dari sektor pariwisata, spirit budaya perlu ditanamkan pada jiwa setiap individu sejak dini. Tradisi budaya itu semestinya tergambar di kehidupan kita sehari-hari, tidak sekadar di acara seremonial yang digelar oleh instansi pemerintah setahun sekali.

Harus ada kelompok masyarakat yang mulai bergerak lebih gigih untuk memanfaatkan potensi pariwisata di bidang budaya di Pulau Penyengat, arahan, dan bimbingan dari instansi pemerintahan yang membidangi sektor pariwisata, dirasa perlu segera untuk digalakkan. Demikian pula dengan kebudayaan generasi pengganti, perlu diajarkan dan ditanamkan nilai-nilai budaya melayu sejak dini di sekolah formal, diberikan materi pelajaran yang terstruktur tentang sejarah dan budaya melayu, serta bagaimana strategi memanfaatkannya sebagai sumber kekuatan ekonomi kerakyatan di tanah melayu yang kita cintai ini.

Mengembangkan Potensi Ekonomi Kerakyatan Melalui Kegiatan Koperasi Pemuda

Kemiskinan yang dialami umat manusia di dunia, karena mereka tidak memiliki kemampuan memperoleh penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan minimum. Ketidakmampuan ini bersumber dari kurangnya pengetahuan dan pendidikan, sehingga peluang mendapatkan pekerjaan yang layak sangat kecil. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar kondisi ekonominya berada di sekitar garis kemiskinan sangat rentan apabila terjadi kegoncangan ekonomi, maka merekalah yang paling cepat berubah dari posisi pas-pasan menjadi miskin. Jumlah masyarakat dalam kondisi seperti ini di Indonesia, hingga bulan maret 2014 adalah sebesar 28,28 juta orang (sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia).

Lalu muncul pertanyaan penting, pendidikan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat menengah ke bawah ini, kenapa sampai dengan hari ini, setelah 69 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merdeka, dengan kekayaan sumber daya alam, suburnya tanah air kita dan letak geografis Negara kita yang strategis untuk perdagangan internasional, rakyat di Negara kita ini masih saja banyak yang belum hidup makmur? Ada apa ini? Apakah pendidikan ilmu ekonomi yang dipelajari di sekolah, atau cara berdagang yang diturunkan nenek moyang, atau meniru pengalaman suku keturunan seperti China, India dan Arab masih belum cukup? Kita bisa lihat lah, siapa dan dari latar belakang yang seperti apa orang yang sukses berbisnis di Indonesia.

Pendidikan formal masyarakat kita mungkin tidak terlalu beda jauh dengan pendidikan formal suku keturunan, namun boleh jadi budaya dan prilaku berbisnis masyarakat asli yang masih kurang berorientasi pada upaya penggerakan ekonomi yang lebih maju dan tangguh, agar dapat bersaing dengan kelompok lainnya. Hal ini dibuktikan bahwa lembaga keuangan di Indonesia lebih mudah memberikan kredit kepada masyarakat keturunan dibandingkan dengan masyarakat asli. Fakta membuktikan bahwa hampir semua jalan protokol atau wilayah strategis untuk berbisnis di kota-kota besar di Indonesia sudah dikuasai masyarakat keturunan, sedang masyarakat asli semakin tergusur ke pinggiran kota.

Kondisi seperti  ini akan berlanjut terus menerus jika tidak ada usaha penalaran bagi masyarakat tentang prilaku dan kebiasaan dalam hal memperoleh uang dan bagaimana menggunakannya secara bijaksana dan bertanggungjawab. Atas pertimbangan inilah maka kami berpikir bahwa pelatihan koperasi memang diperlukan untuk mentransformasikan konsep sosial ekonomi dikehidupan masyarakat kita.

Kita ketahui bersama, bahwa koperasi memiliki jati diri yang dikeluarkan ICA (International Cooperative Alliance) pada tahun 1995 di Manchaster United Kingdom (Inggris), yang terdiri dari tiga bagian penting, yaitu Devinisi Koperasi, Nilai-nilai Koperasi dan Prinsip-prinsip Koperasi. Upaya sosialisasi dan pendidikan tentang koperasi ini memang mutlak dilaksanakan di Negara kita. Ada beberapa alasan penting dan strategis yang mendasarinya, yaitu bahwa lewat pendidikan atau pelatihan dan informasi tentang koperasi, kita dapat mengetahui filosofi Koperasi, mengetahui hak dan kewajiban serta mengetahui manfaat yang diterima dari koperasi. Dengan pendidikan atau pelatihan, kita dapat merubah mindset bagaimana cara bekerja untuk memperoleh penghasilan yang layak dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dengan pendidikan atau pelatihan dan informasi tentang koperasi, kita dapat menggunakan uang dari penghasilan secara bijaksana dan bertanggungjawab, sehingga mereka yang sudah mendapatkan informasi tentang koperasi ini dapat memahami dan melaksanakan Anggaran Belanja Keluarga (ABK) koperasi. Dengan pendidkan atau pelatihan dan informasi, pengurus, pengawas, serta staf koperasi nantinya dapat memahami pengelolaan keuangan koperasi secara prudent accountable dan responsible serta trasparan kepada anggota dan masyarakat. Dengan pendidikan atau pelatihan dan informasi tentang koperasi, pengurus koperasi dapat mengawasi secara sistematis dan akurat sehingga menghindari praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, dan atau penyalahgunaan keuangan yang menyebabkan koperasi bermasalah sampai bangkrut. Dengan pendidikan atau pelatihan dan informasi koperasi, pengurus dapat mengembangkan koperasi berskala besar sehingga meningkatkan market share serta meningkatkan volume usaha untuk meningkatkan pendapatan. Dengan pendidikan atau pelatihan dan informasi, koperasi dapat menjamin regenerasi kepengurusan dan pelaksana, serta keberlangsungan koperasi itu sendiri. Sehingga dapat diteruskan oleh generasi yang akan datang dengan lancar.

Dengan alasan tersebut, maka pendidikan, pelatihan dan informasi tengang koperasi yang merupakan basis ekonomi kerakyatan, tentu bukan merupakan beban bagi pemerintah di Indonesia, melainkan suatu kebutuhan yang harus dijalankan. Setiap lembaga ekonomi dan kelompok sosial dapat berpartisipasi aktif dalam menggerakkan sistem ekonomi kerakyatan yang bernama koperasi ini. Koperasi-koperasi seperti ini lah yang diharapkan oleh pendiri bangsa kita, yaitu DR Mohamad Hatta untuk menciptakan sosial ekonomi yang berdaulat dan berkeadilan menuju masyarakat adil dan makmur.

Salah satu jawaban untuk meningkatkan keberdayaan Gerakan Koperasi adalah melalui Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian  yang terus menerus dilakukan secara berkesinambungan dan sistimatis. Sebagaimana diuraikan diatas, sangat perlu kiranya agar kita terus menggesa upaya ini, terutama upaya pengenalan dan pembelajaran tentang koperasi kepada generasi muda di lingkungan kita. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian kepada pemuda, maka pengetahuan tentang pengelolaan ekonomi berbasis kerakyatan dapat terus menerus dijaga dengan baik. Kemudian diharapkan agar pengetahuan ini dapat diturunkan terus kepada generasi selanjutnya sebagai modal hidup yang baik dan bermanfaat. Dengan demikian, diharapkan agar pemuda mampu mengambil peluang strategis untuk mengelola potensi lokal yang ada, melalui koperasi.

Untuk itu maka peranan organisasi kepemudaan sebagai wadah berkumpulnya pemuda, harus berupaya hadir guna mengakomodir kebutuhan pemuda kekinian. Demikian pula halnya dengan unsur pemerintahan dan lembaga pendidikan, yang terkait dengan kegiatan perekonomian, khususnya kegiatan perkoperasian. Gerakan Koperasi Pemuda harus diupayakan oleh seluruh unsur, agar lebih cepat berkembang menjadi pondasi gerakan ekonomi baru, yang dipadu-padankan dengan pengetahuan yang sudah ada sejak lama.

Tentunya gagasan ini kami harapkan dapat menjadi langkah awal, yang dapat memberikan gambaran wacana dan inspirasi baru, agar kelompok-kelompok pemuda dapat lebih mengerti potensi diri dan lingkungan sekitarnya, sehingga bisa mengambil peran lebih, dalam rangka mengelola sumber daya alam dan memanfaatkan letak strategis daerah tempat tinggalnya hari ini melalui kegiatan usaha koperasi yang merupakan basis ekonomi kerakyatan.

__________
Terima Kasih . . .